Mengenal Gini Ratio


Gini Ratio atau Koefisien Gini adalah angka yang menggambarkan derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk suatu negara. Gini Ratio pertama kali ditemukan pada tahun 1912 oleh ahli statistik berkebangsaan Italia, Corrado Gini. Koefisien Gini memiliki angka dari 0 sampai 1. Di berbagai negara nilainya bervariasi antara 0,25 sampai 0,70. 

Rasio Gini biasanya digunakan oleh para pengambil kebijakan publik c.q. Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembangunan nasional seperti tingkat kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Indonesia sendiri memiliki Gini Ratio sebesar 0,3 yang mana artinya semakin kecil angkanya semakin bagus. Nilai terkecil Koefisien Gini adalah 0, artinya derajat kemerataan pendapatan sudah sempurna. 

Beberapa Propinsi di Indonesia memiliki Gini Ratio lebih tinggi dari angka nasional antara lain Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Papua, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Adapun Rasio Gini propinsi tersebut berkisar di sekitar angka 0,4. Rasio Gini di perkotaan biasanya lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Hal tersebut wajar karena di wilayah perkotaan pekerjaan penduduk lebih heterogen, sedangkan di pedesaan pekerjaan penduduk lebih homogen. 

Rumus Gini Ratio diperoleh dari nilai 1 dikurangi total persentase penduduk penerima pendapatan kelas ke i dikalikan persentase pendapatan pada kelas ke i. Bila hasilnya mendekati 0, maka derajat kemerataan pendapatan pendudukan sudah sempurna. Tetapi bila hasilnya mendekati 1, maka ketimpangan pendapatan penduduk masih sangat tinggi. 

Secara grafik, Koefisien Gini terdiri dari sumbu vertikal (jumlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk) dan sumbu horizontal (persentase kumulatif jumlah penduduk yang menerima pendapatan menurut kelas-kelas pendapatan), yang mana pertemuan antara titik-titik setiap kelas pendapatan diperoleh angka Rasio Gini. Jumlah kelas pendapatan ditentukan oleh peraturan kementerian terkait, kalau tidak salah ada 10 kelas pendapatan di Indonesia. Tingkat ketimpangan Rasio Gini diklasifikasi menjadi 3, yaitu pertama, klasifikasi tingkat ketimpangan rendah bila nilainya <0,4. Kedua, klasifikasi tingkat ketimpangan sedang bila nilainya 0,4-0,5. Dan ketiaga, klasifikasi tingkat ketimpangan tinggi bila nilainya >0,5. 

Dengan demikian, Gini Ratio hanya merupakan salah satu instrumen yang dipakai pemerintah untuk melihat tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk di wilayah negaranya. Pemerintah pasti mengarahkan kebijakannya untuk menuju Gini Ratio mendekati 0.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan GoFood, GoMart, GoShop dan GoMall

Gambar
Gojek sebagai platform aplikasi online untuk berbagai macam kebutuhan sudah menjadi perusahaan Decacorn pertama Indonesia dengan valuasi pasar mencapai USD10 miliar. Dengan bisnis inti di bidang transportasi online, sekarang ekspansi bisnis Gojek sudah meluas ke berbagai bidang usaha seperti pesan-antar makanan, belanja online, bayar berbagai macam tagihan dan iuran, layanan antar barang, layanan kesehatan dan masih banyak lagi. Hingga saat ini, platform aplikasi Gojek sudah diunduh lebih dari 50 juta kali dan sudah beroperasi di beberapa negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Pada layanan bisnis Gojek terdapat banyak varian layanan seperti GoFood, GoMart, GoShop, dan GoMall. Secara istilah layanan tersebut memiliki sejumlah kemiripan, lantas apa perbedaan GoFood, GoMart, GoShop, dan GoMall? Berikut ulasannya. GoFood adalah salah satu layanan bisnis Gojek di bidang pesan-antar makanan. Sudah ribuan toko merchant yang bergabung menjadi mitra GoFood. Manfaat menjadi mitra
Baca selengkapnya

Ada 317 Juta Rekening pada 1.871 Bank Dijamin LPS

Gambar
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang berwenang memberi penjaminan atas simpanan nasabah di bank yang berada di wilayah negara Indonesia. Sebagai lembaga resolusi dan likuidasi bank, LPS bertugas menyelesaikan masalah di suatu bank sampai tuntas. Jumlah dana simpanan masyarakat yang dijamin LPS per rekening nasabah per bank adalah IDR2 miliar untuk bank umum dan IDR100 juta untuk BPR. Jumlah bank peserta penjaminan oleh LPS pada tahun 2019 mencapai 101 Bank Umum, 14 Bank Umum Syariah, 1.589 BPR dan 167 BPR Syariah. Jika ditotal ada 1.871 bank yang dijamin LPS. Sudah barang pasti jika simpanan masing-masing nasabah di bank berbeda-beda jumlah nominalnya. Sejak beroperasi, LPS sudah melikuidasi 102 bank, salah satunya bank umum. Dari sisi profil keuangan, LPS yang merupakan anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) tersebut memiliki aset sebesar IDR120 triliun, total Pendapatan IDR20 triliun, dan total Beban IDR2 triliun pada tahun 2019. Dalam kondisi keuangan
Baca selengkapnya

Bukti Kepemilikan Kendaraan Alat Berat

Gambar
Pada umumnya surat tanda bukti kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Selain BPKB, kendaraan bermotor juga dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dengan begitu, kendaraan bermotor wajib diregistrasi dan membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Lalu, bagaimana dengan kendaraan alat berat apakah juga memiliki BPKB dan STNK? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba lihat jenis kendaraan alat berat apakah bisa melintas di jalan raya umum? Jika tidak bisa, maka kendaraan alat berat tersebut mendapat perlakuan khusus karena diperuntukan hanya untuk keperluan khusus saja seperti mengeruk tanah, membongkar bangunan, memindahkan barang, mengebor dan lain-lain. Kendaraan alat berat yang dikenal luas adalah crane , mesin gilas (stoomwaltz), excavator, dump truck, wheel loader, bulldozer, tractor, dan forklift tidak diharuskan mengikuti uji tipe dan registrasi karena memang tidak diperuntukan
Baca selengkapnya